Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengambil langkah agresif untuk melindungi warganya dari ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, hingga judi online. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemprov Jateng resmi memperkuat literasi dan inklusi keuangan secara masif hingga ke tingkat desa.
Langkah strategis ini diambil guna memperluas jangkauan akses keuangan formal sekaligus membentengi perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa percepatan akses keuangan bukan sekadar perlindungan, melainkan instrumen vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, masih banyak potensi daerah di tingkat kabupaten/kota yang belum tergarap optimal akibat keterbatasan akses keuangan.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” ujar Luthfi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Selain memerangi pos-pos keuangan ilegal yang merugikan masyarakat, fokus utama dari gerakan ini adalah memberikan karpet merah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mendapatkan modal yang aman.
Luthfi menambahkan, pembiayaan yang legal dan mudah sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha di desa untuk naik kelas.
“UMKM di tempat-tempat tersebut memerlukan akses kredit yang lebih besar, khususnya kredit mikro,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan, tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks. Selain masih adanya keraguan masyarakat terhadap layanan keuangan formal, perkembangan teknologi juga membuat akses terhadap pinjaman ilegal dan judi online semakin mudah.
“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” kata Sumarno usai kegiatan.
Oleh karena itu, edukasi keuangan perlu dilakukan lebih masif hingga tingkat desa, agar masyarakat memahami cara mengakses layanan keuangan yang aman dan terlindungi regulasi.
“OJK sudah menggandeng teman-teman Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengedukasi lebih masif lagi sampai ke pelosok-pelosok desa,” ujarnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo mengatakan, TPAKD 2026 akan difokuskan pada penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak.
“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Hidayat.
Berdasarkan asesmen OJK, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Kredit sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh positif 2,32 persen, sementara kredit UMKM mencapai Rp206,54 triliun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho menegaskan, dukungannya terhadap penguatan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS dan BI-FAST.
“Kami akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprov dan OJK untuk meningkatkan akselerasi ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sepanjang beberapa tahun terakhir, berbagai program TPAKD di Jawa Tengah menunjukkan hasil positif. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Program Ayo Jateng Menabung mencatat 8,6 juta rekening pelajar dengan simpanan Rp1,8 triliun.
Sementara itu, program Kredit Melawan Rentenir memiliki outstanding Rp1,45 triliun yang menjangkau lebih dari 75 ribu debitur, sedangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur.
Dengan penguatan literasi hingga ke pelosok desa ini, Pemprov Jateng berharap masyarakat tidak lagi terjebak tipu daya pinjol ilegal atau judi online, melainkan beralih memanfaatkan lembaga keuangan resmi untuk produktivitas ekonomi.
VA PAULO /*